Hukum Dagang Indonesia: Sejarah dan Asas

Halo semuanya! Selamat datang di pembahasan Hukum Dagang Indonesia. Mari kita mulai dari sejarahnya yang berakar dari Koopmansrecht di Belanda, yang kemudian berkembang menjadi Wetboek van Koophandel atau W-v-K, hingga akhirnya menjadi K-U-H-D tahun seribu delapan ratus empat puluh delapan di Indonesia.

Memasuki tahun seribu sembilan ratus tiga puluh delapan, terjadi amandemen besar terkait reorientasi subjek. Istilah pedagang atau koopman bertransformasi menjadi pengusaha. Fokus hukum pun berubah, dari yang semula hanya mengatur perbuatan perdagangan, kini mencakup menjalankan perusahaan secara luas.

Dalam praktiknya, berlaku asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Artinya, K-U-H-D adalah hukum khusus, sementara K-U-H-Perdata adalah hukum umum. Berdasarkan Pasal satu K-U-H-D, ketentuan K-U-H-Perdata tetap berlaku selama hal tersebut tidak diatur secara khusus dalam K-U-H-D.

Suatu kegiatan disebut perusahaan jika memenuhi empat unsur utama: dilakukan secara terang-terangan atau dikenal publik, bertindak sebagai pengusaha, bertujuan mencari keuntungan atau laba, dan wajib melakukan pembukuan administrasi, seperti halnya operasional sebuah toko.

Pahami perbedaan badan usaha ini. P-T adalah badan hukum di mana harta pribadi dan harta perusahaan terpisah secara tegas. Sedangkan C-V atau Firma bukan badan hukum, sehingga harta pribadi dan perusahaan bercampur, yang memicu risiko tanggung renteng bagi para pemiliknya.

Kita juga mengenal istilah Merger atau penggabungan dua perusahaan. Namun, aktivitas ini diawasi oleh Undang-Undang Nomor lima Tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk melindungi integritas pasar.

Mari uji pemahaman kalian dengan kuis singkat: Manakah yang merupakan badan hukum? Jawabannya adalah C, yaitu P-T atau Perseroan Terbatas. Mengapa? Karena P-T memiliki pemisahan harta yang jelas antara pemilik dan perusahaan. Sampai jumpa di materi hukum berikutnya!